Judul buku: Ratu Adil
Penulis: Sartono Kartodirdjo
Penerbit: Sinar Harapan
Tebal buku: 158 halaman
Tahun terbit: 2014 (cetakan ketiga)
Sejarah dan politik adalah ilmu pengetahuan yang saling bertautan, ingin belajar politik, maka juga harus mempelajari sejarah, begitupula belajar sejarah akan bersentuhan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan politik. Maka dari itu, Sartono Kartodirdjo, selaku sejarawan ternama dari Indonesia, berusaha menuliskan sebuah sejarah tentang gerakan sosial dan politik di Indonesia, khususnya di Jawa. Beliau melihat bagaimana sebuah gerakan terjadi, sehingga pendekatan sejarah melahirkan sebuah “kajian politik” yang wajib untuk dibaca oleh para pelajar baik di bidang ilmu politik maupun sejarah.
Sesuai dengan judulnya, buku ini memang mengulas di sekitar peristiwa sejarah yang memiliki unsur “Ratu Adil”-nya. Banyak kejadian perlawanan terhadap pemerintah di masa penjajahan ternyata kerap memiliki pemahaman Ratu Adil di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari ketidakberdayaan masyarakat Hindia Belanda, khususnya Jawa dalam melawan pemerintah kolonial Belanda tanpa seorang pemimpin yang dianggap sebagai juru selamat (mesias) sebagai unsur pertama.
Para juru selamat ini, menurut Sartono, kerap muncul dalam bentuk guru agama, orang berilmu, bahkan dukun, intinya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan spiritual di atas rata-rata. Hal itu berdampak pada corak pergerakan yang bersifat mistis (kekebalan terhadap peluru, kekuatan supranatural, dan sejenisnya) yang mewarnai gerakan sosial-politik awal di Jawa. Muncul banyak sebutan bagi mereka yang dikabarkan akan membawa keadilan di bumi pertiwi, mulai dari erucokro, satrio piningit, hingga Ratu Adil. Bagi penulis, sudah menjadi anggapan umum bahwa pemimpin yang berkarisma adalah bahaya laten bagi pejabat yang berkuasa, karena kekuatan karisma pada dasarnya revolusioner.
Unsur kedua lainnya adalah penolakan terhadap keadaan yang ada juga harapan akan datangnya zaman yang adil dan damai (millenium). Semakin buruk sebuah masa, semakin memungkinkan untuk memunculkan sebuah kelompok-kelompok baru yang menjadi oposisi kekuasaan yang akan menganggap diri mereka sekaligus pemimpinnya sebagai alternatif politik yang akan membawa kemakmuran dan keadilan menggantikan masa yang penuh cobaan.
Hal ini terjadi di abad ke-21 di Indonesia, di mana Habib Rizieq Syihab menjadi sebuah oposisi yang kuat dari pemerintah Indonesia sehingga pengikutnya pun menjadi sangat militan dalam membelanya, bahkan dalam posisi sang Habib terancam. Kedatangan Habib Rizieq dianggap layaknya kedatangan Ratu Adil (atau Imam Mahdi dalam Islam) yang akan membawa perbaikan tatanan politik di masa rezim Joko Widodo. Buku ini turut menyajikan konsep-konsep politik yang bisa digunakan untuk menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini (relatable).
Kembali kepada buku, selain unsur pemimpin dan penolakan pada kondisi, sebetulnya ada satu unsur lagi yang juga secara implisit tersampaikan dalam buku ini adalah adanya sebuah ramalan. Ramalan ini seperti memenuhi ekspektasi masyarakat akan zaman keadilan yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan.
Hampir semua contoh yang disampaikan oleh Sartono bersifat oposisi terhadap pemerintah, nampaknya mesianisme di Jawa memang muncul untuk menjadi pengimbang kekuasaan. Akan tetapi gerakan-gerakan mesianisme sebelum kemerdekaan dapat ditumpas dengan cepat oleh pemerintah kolonial, ini menjadi unsur baru yang cukup menggelikan, bahwa dengan ramalan yang begitu besar, pada kenyataannya kekuatan mereka kurang sepadan dengan musuhnya, kecuali perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro dengan posisi dia adalah seorang bangsawan Jawa.
Setelah mengulas dengan mendalam mengenai gerakan sosial-politik Jawa yang bercorak mesianistik, Sartono melanjutkan uraiannya kepada budaya dan tradisi yang ada di pedesaan Jawa dan kaitannya dengan gerakan-gerakan tersebut. Pada bab ini, penulis memulai dengan mengulas bagaimana hubungan patron-klien terjadi di desa.
Budaya patron-klien ini membuat petani selalu tergantung pada patronnya dan akan menyediakan barang maupun jasanya demi perlindungan jasmaninya. Budaya ini memang sangat kental di Jawa sehingga dari dulu hingga sekarang, mereka yang bekerja di bidang pemerintahan selalu dipandang sangat tinggi statusnya meskipun posisi yang disandangnya dalam pemerintahan tidak bisa dibilang tinggi. Ketertindasan petani yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan ditolong oleh kroni pejabat pribuminya membuat pejabat pribumi menjadi sasaran amuk massa juga ketika pecah kerusuhan atau pemberontakan.
Masuknya nilai-nilai Barat yang di bawa oleh pemerintah kolonial Belanda mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat Jawa. Priyayi yang dulunya dianggap sebagai seseorang yang bermartabat dan terhormat justru mulai tidak disukai oleh masyarakat Jawa biasa karena mereka mengekor kepada pemerintah “kafir” sehingga priyayi atau bangsawan Jawa termasuk ke dalam kelompok yang dianggap dekaden.
Jurang antara masyarakat dan priyayi semakin melebar dan membuat ketegangan di antara keduanya membesar, sebaliknya, kaum agamawan yang memang tidak memiliki ambisi politik muncul sebagai entitas politik yang nantinya berhadapan dengan para priyayi, karena mereka dianggap dapat mewakili keresahan yang merebak di antara para penduduk Jawa.
Sartono membagi jenis gerakan sosial di Jawa menjadi tiga jenis: gerakan milleniarism, gerakan mesianistis, dan Perang Suci. Gerakan milleniarisme berbicara akan munculnya zaman keemasan yang akan membawa masyarakat pada kemakmuran, gerakan mesianistis berkaitan dengan kemunculan Juru Selamat (seperti Herucokro, Satrio Piningit, Ratu Adil, atau Imam Mahdi), dan Perang Suci atau Perang Sabil berkaitan dengan peperangan melawan orang “kafir” yang melakukan penindasan.
Tipologi gerakan ini membantu para pembaca untuk mengamati dan menelaah gerakan-gerakan sosial tradisional yang sering terjadi di pedesaan, di mana kepercayaan supranatural atau pada hal-hal gaib masih kental. Inilah bedanya perkotaan dan pedesaan sehingga muncul istilah, kota mawa tata, desa mawa cara. Adapun nativisme dalam gerakan di Jawa ialah berkaitan dengan bagaimana sebetulnya muncul kesadaran pribumi dalam melihat bahwa orang asing (terutama Belanda) akan membawa kesengsaraan di Jawa. Nativisme ini sebetulnya memiliki dimensi xenofobik (fobia orang asing), namun hal itu tidak muncul dengan sendirinya karena dipicu oleh penjajahan yang memunculkan kebencian.
Secara umum gerakan sosial di Jawa yang dibahas oleh penulis memang dilatarbelakangi oleh penjajahan dan membawa peranan hal-hal mistis/gaib serta agama dalam menunjang perlawanannya. Namun Ratu Adil tidak pernah menghilang dalam benak masyarakat Jawa, terutama yang masih mempercayai hal-hal mistis dan spiritual. Demokrasi tidak boleh menyingkirkan orang-orang ini, jika memang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi masih dipegang oleh pemerintah. (rez)
